Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi PERMENKUMHAM RI no. 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Mustakim Mustakim(1), Sania Salamah(2),


(1) Fakultas Hukum Universitas Nasional
(2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Corresponding Author

Abstract


The fact that the legal aid provision has not reached all the Indonesian citizens forces the Ministry of Law and Human right to establish the ministerial regulation of the Ministry of Law and Human Right No. 1 year 2018 about Paralegal on legal aid provision which is effectively applied on the 26th January 2018 as the implementation of Act No. 16 year 2011 about Legal Aid. The regulation that gives the Paralegals a spacious room to lawyer in the court resulted in pros and cons if it is contrasted to the position of an advocate within the act No. 18 year 2003 about lawyer, legal aid quality, and monitoring on the provision of legal aid. The statement of the problem is how the legal standing of Paralegal in lawyering in the court as what has already been regulated by the regulation of the Ministry of Law and Human Right No. 1 year 2018. This is a normative research with legislation approach and concept approach. The result of this research found out that there are Paralegal regulations that need to be adjusted with the regulation about legal aid provision such as age limit, qualifi ed educational curriculum, and the need of ethical code that ties up the Paralegal joining law aid organization, so the objective of this constitutional nation to admit, to protect, and to guarantee the human right of the citizens about the access to justice and equality before the law as what has been explained in Article 28 D, article 4 point (1) Constitution of Indonesian Republic Year 1945 could be implemented.

Keywords


civil procedural law; legal aid; paralegal

References


Amir, Ari Yusuf, 2008, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Jakarta.

Faddillah, Sean, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Huum Secara Cuma-Cuma bagi Terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, tanpa tahun.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2002, Strategi Penegakan Hukum, Fauzie& Partners, Jakarta.

Mustakim, 2018, Panduan Praktis Praktis Sidang di Peradlan Semu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Mustakim & Partners, Jakarta.

------------. 2013, Pedoman Pelaksanaan Magang Calon Adcokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Mustakim & Partners, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 2007, Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, kumpulan tulisan dalam buku Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Perbandingan di Berbagai Negara, Penerbit, LBH, Jakarta.

Suzetta, Paskah, Pengembangan Akses Keadilan dan Peranan Bantuan Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Penerbit, LBH Jakarta.

Sinaga, V. Harlen, 2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 1995, Advokat Indonesia, cita, idealisme, dan keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, Panduan Memilih dan Mengunakan Jasa Advokat, Pustaka Justitia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. LN No. Nomor 104, TLN. Nomor 5246.

__________, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Tahun 2003 LN. No. 49TLN. No. 4288.

___________, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Tahun 2008 LN. No. 214TLN. No. 4955

___________, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berita Negara RI No. 182, 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017

Sumber Lain

Aturan Baru Kemenkumham, Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi Aturan baru ini tidak hanya berlaku bagi paralegal dengan latar belakang hukum, paralegal non-hukum juga diperbolehkan menangani kasus litigasi. Senin, 26 Pebruari 2018 LINK.

Fachrudin, Fachri, Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kompas.com, diunduh pada tanggal 19 Juli 2018. LINK

H. Tanjung, Khaerul, Sejarah Hukum Advokat Indonesia, Januari 2007, di dowload Penulis pada tanggal 1 Juni 2009 di LINK.

Hendarta,, R.Rahmanu, Para Legal dan Bantuan Hukum, Make Google view image button visible again: LINK.

Hukum online, Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018, Rabu, 11 April 2018. LINK

__________. Apakah Paralegal Bisa Menjadi Advokat? Jumat, 27 Mei 2011 LINK, di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

Okezone.new, Menkumham Diminta Cabut Aturan soal Paralegal, Jurnalis · Selasa 20 Maret 2018 20:31 WIB. LINK

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin”, ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 190-206

Pujiarto, Iwan Wahyu dan Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, Pelaksanaan Bantuan Hukum dikatikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, USU Law Journal, Vol.3.No.2 Agustus 2015.

Posbakumadintanjungredeb, Keberadaan Para Legal Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, LINK

Prayudi, Guse, Kuasa Yang Sah di Sidang Pengadilan, (Domain mutlak dari advokat?) hursday, November 18, 2010. Lihat di LINK.

Ratnaningsih, Erna, Peran Para Legal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Oktober 2016) LINK di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

Sumanto, Rumadhono, Putusan Mahkamah Konstitusi: Penyelenggaraan PKPA Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi Berakreditasi B, Artikel tanggal 26 Juni 2017

Tampubolon, Boris, Paralalegal, antara Kuantitas dan Kualitas? Rabu, 21 Maret 2018,LINK di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 157 times
PDF Download : 34 times

DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.