Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Modal Ventura Yang Tidak Memiliki Izin

Hendri Sita Ambar K(1), Bianca Belladina(2),


(1) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Corresponding Author

Abstract


One of many cases in point of controversial bankruptcy was the case of bankruptcy statement and debt rescheduling of PT Brent Ventura (BV). Overall, nine applications submitted against this company have been rejected by the judges of the commercial court, it made certain assumptions that PT BV was immune from the debt rescheduling process and bankruptcy as in Decision of Commercial Court Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. The inaccuracy of the consideration of the decision became the core analysis in this normative research using case studies and conceptual approach. To summarize, the analysis result of Decision of Commercial Court Number 50/Pdt. Sus. Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst that there were some inaccuracies in the legal considerations of the court decision. The judges considered that PT BV was a venture capital company under the supervision of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the bankruptcy petition could only be fi led by the OJK. In conclusion, the consideration of the judges was inaccurate due to such restrictions only applied to debtors whose business activities related to public interest, which was MTN publishing was not included in the scope of activities. Hence, petition of bankruptcy statement to PT BV could be filed by individual or legal entities other than OJK.


Keywords


Bankruptcy; Petition of Bankruptcy Statement; Venture Capital Company

References


Fuady, Munir, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi Shubhan, M, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Muliadi, Ahmad, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan-I, Akademia Pustaka, Jakarta.

Martono, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Nasihin, Miranda 2012, Segala Hal tentang Sutedi,

Adrian, 2009, Hukum Kepailitan, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bandung.

Sawir, Agnes, 2009, Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan, PT Gramedia Utama, Yogyakarta.

Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta.

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Abubakar, Lastuti, ‘Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dan Modal Ventura’ [tanpa tahun, volume, nomor], Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran.

Fauzi, M, ‘TERSESAT NOMINA “VENTURA”: Kajian Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst’ 2019 Vol. 12 No. 1, Jurnal Yudisial.

Faisal, Pupung, ‘Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam Proses Kepailitan’ 2016 Vol. 2 No. 1, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER.

Sujatmiko, Bagus, Suryanti Nyulistiowati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan’ 2017 Vol. 2 No. 1, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sitompul, Z,‘Konsepsi & Transformasi Otoritas Jasa Keuangan’ 2012 Vol. 9 No. 3, Jurnal Legislasi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Sumber Lain:

Putusan Pengadilan: Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, 7 Juli 2015.

Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, 16 Februari 2015.

Data Elektronik:

Bimo Adi Prabowo dan Wenny Setiawati, ‘Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan untuk Penerbitan MTN (Medium Term Notes) dan Perlindungan Investor Pemegang MTN di Indonesia’ [tanpa tahun, volume, nomor], Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LINK, diakses 16 Maret 2020.

Kontan.co.id, OJK Enggan Pailitkan Brent Ventura, LINK, diakses 15 Maret 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum, LINK, diakses pada 16 Maret 2020.

Siaran Pers OJK, Siaran Pers: PT Brent Ventura tidak berizin, LINK, diakses pada 15 Maret 2020.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 39 times
PDF Download : 7 times

DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.