KAJIAN YURIDIS : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

Mardalena Hanifah(1),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
Corresponding Author

Abstract


Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, di mana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Perdata

 


References


Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, Jakarta: Badan

Penerbit IBLAM, 2004.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke- 1.

Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Jakarta: Kencana

Prenada Media, 2005, Cet. Ke-1

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

, Cet. Ke-1.

Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1982

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian

Sengketa

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 1080 times
PDF Download : 213 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.