PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN TINGKAT BANDING

Moh. Amir Hamzah(1),


(1) Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan.
Corresponding Author

Abstract


 

Fungsi peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) adalah sebagai peradilan judex facti. Hukum acara peradilan tingkat pertama diatur dalam HIR dan RBg sedangkan peradilan tingkat banding diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada putusan yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat banding sehingga menyebabkan tingginya upaya hukum kasasi. Akibatnya, Mahkamah Agung terganggu dalam menjalankan fungsi utamanya dalam membina dan mengembangkan hukum karena disibukkan dalam memeriksa perkara. Pada konteks ini, peradilan tingkat banding belum berfungsi optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Peradilan tingkat banding akan dapat dioptimalkan sebagai filter proses perkara dengan pembaharuan hukum acara perdatanya sehingga tidak semua perkara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. UU No. 20 Tahun 1947 sudah waktunya dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.
Kata kunci : pembaharuan hukum, peradilan tingkat banding, judex facti


References


Buku

Ali, Chidir,1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, 1982, Argumentasi Hukum (dalam Penjelasan tentang Penalaran Induksi), Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara

Perdata dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Nuswardani, Nunuk, 2007, Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Judex facti dalam

Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas

Airlangga, Surabaya.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2007, Ilmu hukum dan Filsafat Hukum Studi

Pemikiran Ahli hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Fajar.

Subekti, R., 1989, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen

Kehakiman, Binacipta, Bandung.

Mahkamah Agung RI, 1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.

, 1993, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1969-1991, Jakarta, Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Het Herziene Indonesich Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (HIR), Stb. 1848 Nomor

jo. Stb. 1941 Nomor 44.

Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura disingkat

Reglement op de Buitengewesten (RBg), S. 1927-227.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 504 times
PDF Download : 107 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.