LEMBAGA EKSAMINASI PERTANAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERTANAHAN

M. Hamidi Masykur(1),


(1) Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
Corresponding Author

Abstract


Masalah pertanahan sering menimbulkan sengketa berkepanjangan. Usaha serius pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/ penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Pertanyaan yang muncul adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan selaku lembaga non litigasi menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang mengunungnya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari lembaga ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, putusan bersifat win win solution, mengurangi biaya ligitasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, dan mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Kelemahannya adalah kurangnya sosialisasi dan belum semu kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Optimalisasi lembaga ini diperlukan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

  

Kata kunci: konflik pertanahan, Lembaga, eksaminasi Pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan, optimalisasi


References


Buku

Apeldorn, L. J. Van, 2004, Pengantar Ilmu Hukm, Cet. XXX, Preadnya Paramita, Jakarta.

Friedrich, Carl J., 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.

Abdurrasyid, Priyatna, 2012, Abitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Karsayuda, M. Rifqinizami, 2013, Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan

Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, Penerbit UB Press, Malang. Mas, Marwan, 1997, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalmia Indonesia, Jakarta. Mertokusumo, S., 2010, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Limbong, B., 2012, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta.

, 2014, Opini Kebijakan Agraria, Pustaka Margarentha, Jakarta.

, 2014, Opini Kebijakan Agraria, Pustaka Margarentha, Jakarta.

, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margarentha, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Buku Kompas, Jakarta.

Syarief, E., 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Eksaminasi Pertanahan.

Internet

Badan Pertanahan Nasional, Penanganan Kasus Pertanahan, http://www.bpn.go.id/ Program/ Penanganan-Kasus-Pertanahan, diakses pada 30 Maret 2015

Taufik Qurohman, Eksaminasi Publik, www. Gemsoca.blogspot.com/2009, diakses tanggal 28

Juli 2015 Jam 22.09 WIB

Desertasi

Muhtar, Ali, 2014, Kedudukan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Kepala Daerah, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 327 times
PDF Download : 57 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.