GUGATAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI PT PERSERO DALAM PERKARA PERDATA

Isis Ikhwansyah(1),


(1) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Corresponding Author

Abstract


Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan Hukum dapat digugat di pengadilan sebagai subyek hukum. Gugatan terhadap PT sebagai badan hukum ditujukan kepada Pengurus PT atau Direktur yang dalam Anggaran Dasar PT (AD PT) dinyatakan bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili PT sebagai Badan Hukum. Kedudukan BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik dalam penegakkan hukum saat ini masih belum terdapat kesepahaman dalam memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penulisan ini ingin mengkaji secara akademik, apakah terhadap BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat dalam perkara perdata karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. BUMN Persero memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, sehingga apabila BUMN tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka akibat kerugian yang ditimbulkan oleh BUMN, pihak ketiga dapat menggugat di muka hakim terhadap BUMN dengan kekayaan yang dimilikinya dan terpisah dari kekayaan pribadi organ BUMN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori.

References


Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung.

Pramono, Nindyo, 2012, Artikel Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Sebuah Pemikiran Dari Sisi Hukum Bisnis, disajikan dalam rangka Purna Tugas Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

Rajagukguk, Erman, 2006, Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Artikel Penemuan Hukum Dan Etika Profesi, Yogyakarta.

---------------------------, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

---------------------------, Sejarah Peradilan,Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 22 Maret 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, tanggal 25 September 2012.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 588 times
PDF Download : 134 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.31

Refbacks

  • There are currently no refbacks.