PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

Ema Rahmawati(1), Linda Rachmainy(2),


(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(2) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Corresponding Author

Abstract


Dalam proses beracara perdata di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan. Ketidakhadiran dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri. Ketidakhadiran tergugat diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (verstek). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan dan hak dari tergugat. Perlu diketahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan verstek tersebut di dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri [Bandung] dalam kajian Hukum Acara Positif Indonesia. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi,
perbuatan melawan hukum). Dalam praktik, sebelum dijatuhkan putusan verstek, pemanggilan kepada tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tetapi tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka pemanggilan akan diulang kembali dan maksimal dilakukan dua kali pemanggilan. Adapun untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat kediamannya,
pemanggilan kembali untuk hari sidang pertama yang ditentukan umumnya maksimal dilakukan tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses pembuktian dari penggugat dan pada gilirannya akan dijatuhkan putusan verstek pada hari sidang berikutnya.


References


Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan II,

Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata, Edisi V, Cetakan I, Liberty,

Yogyakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori

dan Praktek, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.

Tresna, R., Komentar HIR, 1984, Cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta.

Witanto, D.Y., 2013, Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses

Berperkara (Gugur dan Verstek), Cetakan XI,. Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Wilayah Jawa dan

Madura


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 636 times
PDF Download : 76 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.