INKLUSIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI TANGGUNG JAWAB MUTLAK : SUATU TINJAUAN TERHADAP GUGATAN KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

Anita Afriana(1), Efa Laela Fakhriah(2),


(1) Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
(2) Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Corresponding Author

Abstract


Satu dasawarsa terakhir, kebakaran hutan seolah menjadi agenda tahunan. Kebakaran hutan marak terjadi di Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan oleh perorangan atau korporasi. Banyak dampak yang timbul akibat terbakarnya hutan, tidak saja tercemarnya lingkungan, namun juga dampak bagi kesehatan dan keselamatan transportasi. Hingga saat ini baru satu kasus pembakaran hutan yang divonis dengan hukuman denda besar yaitu perkara No. 651K/Pdt/2015, sedangkan putusan yang cukup kontroversi adalah putusan PN Palembang dalam gugatan KLHK RI vs PT BMH, dengan diktum putusan Tergugat tidak terbukti bersalah dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdata. Melalui metode yuridis normatif, artikel ini mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan. Dalam memutus perkara pencemaran lingkungan seyogyanya hakim mempertimbangkan doktrin perdata dibidang lingkungan yaitu berdasarkan kesalahan tanpa pembuktia (liability without fault). Hakim pun dapat melakukan interprestasi sebagaimana dalam putusan No. 651K/Pdt/2015, mengingat UU No. 32 Tahun 2009 tidak secara spesifik menyebutkan kebakaran hutan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius.


References


Asrun, A. Muhammad, 2004, Krisis Peradilan (Mahkamah Agung di Bawah Soeharto), ELSAM,

Jakarta.

Friedmann, Lawrence M, 1975, The Legal System: A Social Science Perspektive, Russel Sage

Foundation, Newyork.

HS, Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA), Sinar Grafika,

Jakarta.

Imamulhadi, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Masyarakat Adat

Nusantara, Unpad Press, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty, Edisi Keempat Cetakan

Kedua, Yogyakarta.

Posner, Richard A, 1990, Teori Kesalahan, Boston, Brown and Company,

Raharjo, Satjipto, Tanpa Tahun, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar

Baru, Bandung.

Sarkadi, Pamadi, 2007, Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta

Soekamto, Soerjono, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,

Jakarta.

Yusuf, Adijaya, 2013, Kebakaran Hutan Indonesia dan tanggung Jawab Negara dalam Buku

Liber Amicorum Etty R Agoes: Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Penerbit

Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb.

No.16, Stb. 1941 No. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Sumber Lain

Ironi Penegakan Hukum Lingkungan, Forum Keadilan No 34, 17 Januari 2016

Jazuli, Ahmad, “Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan”,

Rechts Vinding Online.

Pembakar Hutan Dapat Dihukum Tanpa Perlu Bukti, Forum keadilan No 34, 17 Januari 2016,

sebagaimana terdapat dalam Kliping Hukum dan Peradilan, diterbitkan oleh Biro Hukum

dan Humas Badan urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Tuhulele, Popi, “Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai

Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, Vol 3 No 2, Desember 2014,

Jurnal Supremasi Hukum.

Wantu, Fence M., “Anatomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, Vol 19 No. 3, Edisi Oktober

Mimbar Hukum Journal, , Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada,

h. 388.

Wantu, Fence M., “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan

Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, Vol 25 No. 2, Edisi Juni 2013, Mimbar Hukum Journal,

Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 207 times
PDF Download : 61 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.35

Refbacks

  • There are currently no refbacks.