EKSISTENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA

Agus Mulya Karsona(1), Efa Laela Fakhriah(2),


(1) Dosen Pembina Hukum Ketenagakerjaan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
(2) Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Corresponding Author

Abstract


Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ditandai dengan adanya perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dimaksudkan agar proses penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, adil dan murah seiring dengan perkembangan era industrialisasi dan ilmu pengetahuan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu dilaksanakan secara cepat, karena berkaitan dengan proses produksi dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dalam suatu hubungan kerja. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial mengadili perkara-perkara sebagai berikut; ditingkat pertama mengenai perselisihan hak; di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. Dalam tataran implementasinya praktik penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial, masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim Makassar beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim Surabaya melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.


References


Agusmidah, 2011, Dilematika Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Sofmedia, Medan.

---------------------, 2010, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Damanik, Sehat, 2004, Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan

Industrial Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, DSS Publishing, Jakarta.

HM, Laica Marzuki, Oktober 1996, No. 133, ‘Mengenal Karakteristik Kasus-kasus Perburuhan’,

Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta.

HP., Panggabean, 2007, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jala

Permata, Jakarta.

Husni, Lalu, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, RajaGrafindo Perkasa,

Jakarta.

Khakim, Abdul, 2015, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Citra

Aditya Bhakti, Bandung.

Kunarti, Siti, 2016, Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam Sistem Peradilan

di Indonesia, Disertasi, UGM, Yogyakarta.

Lazuardi, Ari, PHI dan Harapan Pengadilan (yang Berkeadilan) Bagi Buruh, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557ac22cd6cb4/phi-dan-harapan-pengadilan-yang berkeadilan-bagi-buruh-broleh--ari-lazuardi-).

Machmud, Syahrul, 2014, Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Graha

Ilmu, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik dan Agus Subroto, 2011, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam Teori dan Praktik, Alumni, Bandung.

---------------------, 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan IV, Citra

Aditya Bhakti, Bandung.

Soepomo, Imam, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.

Uwiyono, Aloysius, 2001, Hak Mogok di Indonesia, Disertasi , Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Jakarta.

Wijayanti, Asri, Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 653 times
PDF Download : 103 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.