PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA YANG PLURALISTIK

I Ketut Tjukup(1), Nyoman A. Martana(2), Dewa N. Rai Asmara Putra(3), Made Diah Sekar Mayang Sari(4), I Putu Rasmadi Arsha Putra(5),


(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
(2) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
(3) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
(4) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
(5) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
Corresponding Author

Abstract


Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia sampai detik ini sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Metode dalam penulisan ini ialah normatif dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan untuk menganalisis ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Dalam perkara perdata beraneka kepentingan akan dituntut hakim yang kritis, menguasai hukum secara koprehensif dan dapat mewujudkan hakikat keadilan dalam penegakan hukum berdasarkan hukum acara perdata yang fluralistik. Persoalan keadilan ialah persoalan yang sangat fundamental dalam penegakan hukum. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).


References


Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at, 2012, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Cetakan II,

Jakarta.

Bruggink, J.J.H., 2011, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fakhriah, Efa Laela, 2011, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni,

Bandung.

Gultom, Binsar M., 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan

Putusan Pengadilan, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni,

Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I. Liberty,

Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Notohamidjojo, O., 1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK. Gunung Mulya, Jakarta

Pusat.

Nugroho, Susanti Adi, 2010, Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, Cetakan

I, Laksbang Justitia, Surabaya.

Saleh, K. Wantjik, 1990, Hukum Acara Perdata RBg, HIR, Cetakan X, Ghalia Indonesia,

Jakarta.

Sinamo, Numenson, 2014, Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum,

Jakarta.

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata, Contoh Dokumen

Litigasi, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori

dan Praktek, Cetakan VI, Mandar Maju, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2000, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press,

Yogyakarta.

Utsman, Sabian, 2000, Menuju Penegakan Hukum Reponsif, Cetakan II. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 1062 times
PDF Download : 158 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.40

Refbacks

  • There are currently no refbacks.