PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT INDIVIDU DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA

Sonyendah Retnaningsih(1),


(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Corresponding Author

Abstract


Keberadaan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (stake holders) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam UUK & PKPU, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit khususnya debitor individu yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan di Indonesia. Simpulan yang didapat beberapa permasalahan dalam UUK & PKPU menyebabkan debitor dalam hal ini debitor individu tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan debitor masih memiliki sisa utang, maka kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas, hal ini memiliki perbedaan tanggung jawab atas sisa utang tersebut antara debitor individu dan korporasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan antara lain adanya penataan dan penyempurnaan aturan dalam UUK & PKPU dengan mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu (insolvensi), oleh karena itu diperlukan adanya insolvensi test. Selain itu perlunya dibedakan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan.

References


Anisah, Siti, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadila,. Cet. 2. Total Media, Yogayakarta.

Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Erlangga, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2002. Hukum Pailit, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi M Subhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Huizink, JB, ed. Linus Doludjawa, 2004, Insolventie. Cet.1. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ikhwansyah, Isis, Dewi Judiasih, Sonny, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan. Cet. 1. Keni Media, Bandung.

Khairandy, Ridwan, 2003, Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak. Cet. 1, Program Pascasarjana, Jakarta.

_______________. 2008. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

M. Hadjon, Phipus,. 1997, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Nainggolan, Bernard 2011, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan, Alumni, Bandung.

Nurdin, Andriani 2012. Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Alumni, Bandung.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2002, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

_______________,2011, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Cet. 3, Pustaka Utama Grafi ti, Jakarta.

Sinaga, Herlen, 2012, Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, dalam Teori dan Praktik. Cet. 1, Adinanantha Mulia, Jakarta.

Sunarmi, 2010, Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Ed. 2. Softmedia, Jakarta.

Wignjosumarto, Parwoto, 2003. Hukum Selayang Pandang (Himpunan Makalah). Cet. 1. Tatanusa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. LN No. 10. TLN No. 3647.

Artikel

Juwana, Hikmahanto, “Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF.” Kompas (19 Mei 2004): 49.

_________________. 2008. “Solusi Pasca Pemailitan PT DI,” dalam Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.

Subhan, M Subhan, Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 3. 2014

Sugarda, Paripurna P. “Defi nisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 17. Januari 2002.

Simanjuntak, Ricardo, Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal. Jurnal Hukum Pasar Modal. Vol. V. 2013.

Supriyono. “Perlindungan Para Kreditor Sehubungan dengan Debitor Mempailitkan Diri.” Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2. No. 2. Desember 2013.

Pramon, Nindyo, 2006 , “Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN” dalam Sri Rejeki Hartono. et al, ed. Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru, Yogyakarta.

Yuhassarie, Emmy, 2005, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Internet

Bagir Manan, Ketua MA Prihatin Proses Kepailitan yang Disalahgunakan, LINK , diunduh pada tanggal 15 Juni 2007.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 645 times
PDF Download : 184 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.