KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM MENCARI KEADILAN

Kadek Agus Sudiarawan(1), Nyoman Satyayudha Dananjaya(2),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
(2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
Corresponding Author

Abstract


Konsep awal penyelesaian perburuhan dilaksanakan dengan perantara negara, yaitu melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P/D). Namun upaya ini dianggap tidak efektif menjawab perkembangan perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks. Sehingga dibentuklah Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, adil, dan murah. Realitanya PPHI masih menyisakan berbagai permasalahan, diantaranya konsep hukum publik yang menempatkan buruh sebagai kelompok lemah yang harus dilindungi, menjadi hukum privat yang mengasumsikan kedudukan buruh setara dengan pengusaha. Hal ini tentu memperlemah semangat perlindungan hukum atas buruh khususnya dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Merosotnya jumlah penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dari tahun ke tahun tentu melahirkan pertanyaan besar. Dugaan bahwa mekanisme bipartit dan tripatit mampu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara efektif masih patut dipertanyakan. Posisi buruh dan pengusaha dalam mekanisme ini sudah tentu tidak seimbang. Secara khusus PHI juga dianggap belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami buruh. Masih ditemukan berbagai faktor penghambat dalam sistem PPHI khususnya PHI yang mengakibatkan lembaga ini menjadi kurang efektif . Salah satu solusi kongkret untuk memperkuat sistem PPHI ini ialah dengan melakukan penguatan konsep berbasis pemberdayaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji terkait apakah UU PPHI telah representatif bagi pihak buruh dalam mencari keadilan, menemukan permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi buruh dalam mencari keadilan pada sistem PPHI serta membangun konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis pemberdayaan sebagai solusi dalam merespons permasalahan ini.


Keywords


buruh, keadilan, pemberdayaan.

References


Buku

Asyhadie, Zaeni, 2012, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming). Dalam: H. Zainal Asikin., Editor.

Asikin, Zainal, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada.

Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada.

Halim, A. Ridwan, 1990, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.

LBH Jakarta, 2014, Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, LBH Jakarta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Raharjo, Satjipto, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.

Sardiana, I Ketut, Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, 2011, Peta Desa Panduan Mengelola Konflik Batas Wilayah, Udayana University Press.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sudantra, I Ketut Wayan P. Windia, 2012, Sesanan Prajuru Desa Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar.

Tjandra, Surya. 2007, Hukum Perburuhan, Desentralisasi, dan Rekonstruksi Rezim Perburuhan Baru, TURC, Jakarta.

TURC, 2007, Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat, Buruh, TURC, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit.

Internet/Artikel

Kerap Merugikan Buruh Tuntut Revisi UU PPHI, LINK , diakses pada 7 Agustus 2016.

Aloysius Uwiyono, Pelaksanaan Undang-Undang PPHI dan Tantangannya, LINK , diakses pada 10 September 2016.

Saat Hakim Ad Hoc PHI Berkeluh Kesah, LINK , diakses pada tanggal 17

Oktober 2016.

Pengertian Pemberdayaan, LINK , diakses pada 1 November 2016.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 141 times
PDF Download : 22 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.42

Refbacks

  • There are currently no refbacks.