PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PEMAKAI PANGAN SEGAR (Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pangan Segar oleh Badan Ketahanan Pangan)

Neneng Oktarina(1),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
Corresponding Author

Abstract


Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Tujuan utama penanganan keamanan pangan bukan hanya dari segi perdagangan semata, namun sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan dari konsumsi pangan yang tidak aman. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjamin keamanan dan mutu pangan baik produk dalam negeri maupun impor, maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif dari pemerintah sebelum produk pangan diedarkan ke masyarakat. Hal ini mendorong produsen untuk berusaha menyatakan bahwa produk pangan segar yang dihasilkannya aman untuk dikonsumsi karena setiap konsumen harus merasa selalu terlindungi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam keamanan dan keselamatan fi  sik konsumen, tetapi dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konsumen seperti kasus mengenai keracunan pangan atau pencemaran pangan dengan cemaran mikroba, zat kimia, kasus sapi gelonggongan, daging tiren yang beredar di pasaran, tahu dan bakso berboraks, susu bermelamin hingga di luar negeri sekalipun kasus ini juga terjadi, misalnya proses penarikan apel Amerika karena cemaran mikroorganisme pathogen penyebab penyakit. Suka tidak suka, mau tidak mau sebagai konsumen tentu harus menaruh perhatian lebih pada apa yang akan dikonsumsi. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pemakai pangan segar ini harus tetap terlindungi. Apabila terjadi konfl  ik ataupun sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha maka menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Selanjutnya pada Pasal 49 UUPK dikatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.


Keywords


BPSK, konsumen pangan segar, sengketa konsumen.

References


Buku

Tri Siwi Kristiyanti, Cellina, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pasal 1212 Penanganan Keamanan Pangan Segar

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

Sumber Lain

Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala Kendala BPSK)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia” Tahun ke-41 No. 3, Juli 2011.

Trubek dalam Mochamad Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat (Disertasi Universitas Airlangga Surabaya),

Suparman, Eman. Jurisdiksi Pengadilan Negeri terhadap Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Laporan Hasil Penelitian, Dana DIK UNPAD 2003.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 142 times
PDF Download : 41 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.