PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN GANTI RUGI TUMPAHAN MINYAK DI LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN BLUE ECONOMY

Satrih Satrih(1),


(1) Dosen Pengajar Hukum Lingkungan/Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Proses penyelesaian ganti rugi pencemaran tumpahan minyak di laut dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh ganti rugi juga mengkaji penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut dalam mengoptimalkan penerapan blue economy. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum internasional maupun nasional yang terkait dengan obyek penelitian ini. Penelitian dilakukan juga terhadap sejumlah kasus tumpahan minyak yang mencemari perairan Indonesia sebagai akibat kecelakaan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data baik dari kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Selain itu dilakukan penelusuran data melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi, para penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi khususnya berdasarkan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 yang telah diratifi kasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 53/1999 tentang Ratifi kasi atas CLC 1992, dan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1992. Meskipun demikian terdapat kendala dalam perolehan ganti rugi yang dapat mengoptimalkan penerapan blue economy. Kendala tersebut bersumber dari CLC 1992 itu sendiri yang membatasi kerugian akibat pencemaran yang dapat dibayarkan ganti ruginya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi dalam mengoptimalkan penerapan blue economy, para penggugat dapat melaksanakannya dengan penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut. Prosedur yang dilakukan adalah dengan pembuktian kesalahan pelaku (selain dari pemilik kapal) melalui proses pidana, tuntutan ganti rugi diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.


Keywords


blue economy, ganti rugi, pencemaran minyak, penggabungan perkara.

References


Birnie, Patricia W. and Boyle, Alan E., 1992, International Law & The Environment, Clarendon Press, Oxford, New York.

Chao, Wu, 1996, Pollution from the Carriage of Oil by Sea: Liability and Compensation, Kluwer law International, London-The Hague-Boston.

Danusaputro, St. Munadjat, 1982, Hukum Lingkungan, Buku V Sektoral jilid I, Bina Cipta, Bandung.

Komar Kantaatmadja, 1982, Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keppres Republik Indonesia No. 18 Tahun 1978 tentang Ratifi kasi atas Civil Liability Convention 1969.

Keppres Republik Indonesia No. 19 Tahun 1978 tentang Ratifi kasi atas Fund Convention 1971

Keppres No. 41 tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No 19 tahun 1978 tentang Ratifi kasi atas Fund Convention 1971.

Keppres No. 52 tahun 1999 tentang ratifikasi atas Protokol tentang Perubahan atas CLC 1969.

Dokumen

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1992.

International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

Kontova, Christos A. “An empirical Analysis of IOPCF Oil Spill Cost Data” dalam Jurnal Marine Pollution Bulletin, 60/2010.

Mans Jacobsson, “The International Compensation Regime and the Activities of the International Oil Pollution Compensation Funds, International Seminar on Tanker Safety, Pollution

Prevention and Spill Preparedness, Shanghai, People’s Republic of China”, ITOPF/INTERTANKO/ OCIMF, 8 December 2005, hlm.5,

intertanco/OCIMF/pdf"> LINK [diakses pada 23/08/ 2016].

Mason, Michael, “Transnational Compensation for Oil Pollution Damage: Examining Changing Spatialities of Environmental Liability, Department of Geography and Environment” London LINK , [diakses pada 15/06/2016].


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 169 times
PDF Download : 35 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.44

Refbacks

  • There are currently no refbacks.