EKSISTENSI KURATOR DALAM PRANATA HUKUM KEPALITAN

Sentosa Sembiring(1),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Corresponding Author

Abstract


Dalam menjalankan kegiatan bisnis para pihak berharap hubungan bisnis tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam kenyataan bisa terjadi sebaliknya, salah satu pihak dalam hal ini Debitor tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati. Bila terjadi demikian, secara yuridis formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt Kreditor, dapat menyita (beslag) hak kebendaan Debitor. Untuk melaksanakan hak kreditor terhadap harta benda Debitor harus mengajukan permohonan pailit. Ada pun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Dalam putusan pernyataan pailit diangkat seorang Kurator. Kurator yang diangkat harus independen, demikian ditegaskan dalam Pasal 15 UUK. Tugas Kurator dalam kepailitan yakni melakukan pengurus dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, demikian ditegaskan dalam Pasal 16 UUK. Kurator memegang peran yang cukup penting dalam menyelesaikan dan membereskan aset Debitor untuk melunasi kewajiban kepada para Kreditor. Kurator selain dituntut independen juga harus profesional dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit sebagaimana yang dijabarkan dalam UUK. Kurator sebagai suatu profesi dalam bidang layanan jasa hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, sebab sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan, secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit adalah Kurator.


Keywords


hak kebendaan, kurator, lelang, sita.

References


Buku

Fuady, Munir, 2010. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti, Cetakan 3, Bandung.

Gautama, Sudargo, 1998, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hoff, Jerry, 2000. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Penerjemah, Kartini Muljadi. Tatanusa, Jakarta.

Lontoh, Rudhy A, et al. 2001. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.

Manik, Edward, 2012. Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan), Mandar Maju, Bandung.

Nainggolan, Bernard, 2014. Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit. Alumni, Bandung.

Nainggolan, Bernard, 2011. Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan. Alumni, Bandung.

Nating, Imran, 2004. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2010. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan 4, Grafiti, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man S, 2014. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.

Shubhan, M.Hadi 2009. Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan 2, Jakarta.

Subekti R dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Burgerljike Wetboek), 2001, Cetakan 31, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2006. Hukum Kepailitan Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait. Nuansa Aulia, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung.

Yuhassarie, Emmy (Ed), 2005. Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sumber Lain

A Maryke Silalahi. “Tidak Ada Jaminan Independensi Kurator di Indonesia” termuat dalam LINK , diakses tanggal 10 September 2016

Alfi n Sulaiman. Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus. Termuat dalam: LINK , edisi Selasa, 22 April 2014, diakses 10 Juli 2016.

Lilik Mulyadi. “Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Makalah, tt).

Rio T Simanjuntak. Kriminalisasi Kurator, Langkah Mundur Hukum Kepailitan di Indonesia. Termuat dalam LINK , edisi Selasa, 06 Mei 2014, diakses 1 September 2016

Soedeson Tandra: Kalau tak Dilindungi, Kurator Mudah Dikriminalisasi, termuat dalam LINK , edisi kamis, 11 Juli 2013, diakses 20 Agustus 2016.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 406 times
PDF Download : 67 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.46

Refbacks

  • There are currently no refbacks.