PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PRAKTIK

Rai Mantili(1), Samantha Aulia Lubis(2),


(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
(2) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Corresponding Author

Abstract


Artikel ini menguraikan tentang gugatan perceraian yang tidak dapat diterima yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT mengenai gugatan perceraian, yang dalilnya menyebutkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jepang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat diminta untuk memberikan akta perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dalam proses persidangan Penggugat memberikan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang. Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim. Kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.


Keywords


cerai, gugatan, hakim, niet ontvankelijke verklaard.

References


Buku

Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2014, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

-----------------------, 2003, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), Sinar Grafi ka, Jakarta.

Harahap, Krisna, 1996, Hukum Acara Perdata Teori & Praktek, Grafitri Budi Utami, Bandung.

Huda, Ni’matul, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafi ndo Persada, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung-RI.

-------------------------, 1997, Rangkuman Yurisprudensi, Proyek Yurisprudensi MA.

Mertokusumo, Sudikno, 2009,, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Sutianto Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.

Syahrani, Riduan, 2004 Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.

Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Pramita, Jakarta.

Soeroso, 2010, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.

Tresna, 1996, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.

Prints, Darwan, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR) S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44.

Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) S. 1927 Nomor 227.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Perkawinan


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 300 times
PDF Download : 32 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.