KEWENANGAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Joanita Jalianery(1),


(1) Dosen pengajar bidang hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Corresponding Author

Abstract


Sengketa tanah semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terjadi antara Penanam modal dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun. Ijin atas bidang tanah yang dimiliki Penanam modal seringkali bersinggungan atau berada di atas tanah yang merupakan tanah adat. Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah mengatasi banyaknya konfl ik tanah yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membantu masyarakat lokal mendapatkan perlindungan bagi hak atas tanah adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan DAD dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan atas Tanah Adat (SKTA) yang dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan/awal kepemilikan atas tanah. SKTA ini dapat diajukan bersama-sama bukti lainnya untuk memperoleh Sertifi kat Hak Milik atas tanah adat tersebut. Untuk lebih menguatkan perlindungan atas tanah adat DAD telah melakukan upaya-upaya antara lain mendapatkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui peraturan perundang-undangan serta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.


Keywords


penanam modal, perlindungan, sengketa tanah.

References


Buku

Safitri, Myrna A dan Moeliono, Tristam, 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, HUMA, Jakarta.

Sodiki, Achmad, 2013, Politik Hukum Agararia, Konpress, Jakarta.

Soemardjono, Maria S. W., 2008, Tanah dalam Perspketif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama, buku Kompas, Jakarta.

Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, United Nation Development Programme, Bangkok.

Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah no. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Sumber Lain

Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, Memahami Kronologis, Tahapan dan Tujuan Program Dayak Misik, Tahun 2015.

LINK , BPN siap daftarkan hak ulayat masyarakat hukum adat, 1 Juli 2016.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 213 times
PDF Download : 40 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.48

Refbacks

  • There are currently no refbacks.