PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI LEMBAGA ADAT DI MINANGKABAU SUMATERA BARAT

Ali Amran(1),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Corresponding Author

Abstract


Sengketa tanah ulayat di Minangkabau ditemukan dalam anggota paruik atau kaum akibat pembagian “gangam bauntuak” terhadap anggota kaum yang tidak merata oleh mamak kepala waris . Disamping itu juga terjadi sengketa antar kaum dikarenakan batas sepadan tanah yang kurang jelas sehinga kaum yang satu menggarap milik kaum yang lain dengan cara memindahkan batas tanah yang telah ditetapkan oleh mamak kepala kaum dan sengketa antar paruik dengan suku, sengketa tanah ulayat antar suku dan antar suku dengan nagari. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah “bajanjang naik batango turun”. Bajanjang naik maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum. Apabila tidak memperoleh kesepakatan , maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi yatu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Batanggo Turun artinya hasil musyawarah atau atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau mulai dari lembaga yang lebi rendah yaitu oleh mamak separuik atau mamak kepala waris sampai ke tingkat yang lebih tinggi yatu oleh Kerapatan Adat Nagari adalah secara musyawarah dan mufakat serta mengutamakan rasa keadilan. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat jauh lebih efektif dibanding penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan anggota kaum lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaumnya yaitu mamak pemimpin kaum atau mamak kepala waris.


Keywords


Adat; Sengketa; Tanah ulayat.

References


Abbas, Syahrizal, 2000, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdurrasyid, Priyatna, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Fikahati Aneska, Jakarta.

Dt. Parpatiah Nan Tuo, et.al., 2002, Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,Pedoman Hidup Bernagari, Sako Batuah, Padang.

Erwirr, 2006, Tanah Komunal Memudarkan Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Andalas University Pres, Padang.

Harsono, Boedi, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed.rev.,Cet.10., Djambatan, Jakarta.

Hasan, Firman, 1988, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Cv, Nusa Aulia, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W, Nurhasan, dan Isharyanto, 2008, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa(ADR) Bidang Pertahanan, Kompas, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kestuan Masyarakat Hukum Adat.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 961 times
PDF Download : 98 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.