MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Heri Hartanto(1), Anugrah Adiastuti(2),


(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)
(2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)
Corresponding Author

Abstract


Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, menurunnya nilai estetika dan terganggunya sistem alami. Pertumbuhan dan berkembangnya industri berdampak positif yaitu membuka lapangan kerja baru dan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian, tetapi pertumbuhan industri juga dapat menumbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi mereka yang terbukti mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. Salah satu cara penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perdata berdasarkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, sebagaiana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 UUPPPLH. Bentuk sanksi hukum yang dapat dimintakan dalam gugatan adalah ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Kerugian dalam konsep PMH adalah kerugian yang nyata dan terukur nilainya yang dialami oleh korbannya. Konsep PMH ini akan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkunga hidup, terutama dalam penentuan besaran kerugian atas kerusakan lingkungan hidup, jika Pengugat dituntut untuk pembuktian bentuk dan besaran nilai kerugian yang nyata seperti dalam konsep kerugian dalam PMH, karena kerugian tidak langsung tehadap kerusakan lingkungan tidak selalu dapat diukur.


Keywords


Ganti rugi; Kerusakan lingkungan hidup; Pencemaran.

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly, dan Safa’at, Ali, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Fuadi, Munir, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.

Komariah, 2001, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang.

Saefullah Wiradipraja, Endang, 1996,Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Udara, Balai Pustaka, Jakarta.

______, 2008, Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999, Kiblat Utama, Bandung.

Siahaan, NHT, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Jurnal

BASBETH, Ferryal. Penulisan “Proximate Cause” dan “but for test” Sebagai Sebab Mati dalam Sertifikat Kematian. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS), [S.l.], v. 2, nov. 2012. ISSN 1979-1763. Available at: . Date accessed: 09 mar. 2018.

Hardjaloka, Loura, “Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai “Ius Cogen” dalam Kasus Gunung Mandalawangi, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004” Agustus 2012, Volume 5, No. 2, Jurnal Yudisial. DOI : 10.29123/jy.v5i2.132

Sudiro, Ahmad, “Konsep Keadilan John Rawls”, Juli 2012, Volume 19, No. 3 Jurnal Legislasi Indonesia.

Putriyana, Nia, dan Dwi Puspita, Shinta, “Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Desember 2014, Volume 7, Nomor 3, Jurnal Arena Hukum. Diakses melalui: http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/

view/173/172 tanggal 27 Agustus 2017. DOI : 10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7

Putusan Pengadilan:

Hanis Tirtadjaja melawan Meilisa Nurmawan, Hj. Ratu Dhenok Herawaty, MARI-Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. Diakses melalui: LINK tanggal 25 Agustus 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Dahulu Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia) melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari, MARI Nomor: 460 K/PDT/2016. Diakses melalui:

c5780f23676523731679ecfebea5e3ca"> LINK tanggal 25 Agustus 2017.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 855 times
PDF Download : 116 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.53

Refbacks

  • There are currently no refbacks.