PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEKANISME ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

I Ketut Tjukup(1), Dewa Nyoman Rai Asmara Putra(2), Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha P(3), Kadek Agus Sudiarawan(4),


(1) Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Udayana, Denpasar
(2) Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Udayana, Denpasar
(3) Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Udayana, Denpasar
(4) Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Udayana, Denpasar
Corresponding Author

Abstract


Pengaturan class action ke dalam hukum materiil teinspirasi dari pengaturan class action di Amerika pada Pasal 23 Us Federal of Civil Procedure yang telah menentukan persyaratan antara lain numerasity, commonality, typicality dan adequation of representation. Ketentuan hukum materiil di Indonesia belum dilengkapi dengan hukum acara tentang class action. Perkembangan berikutnya untuk lancarnya proses peradilan dan mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dengan digantinya UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009, penerapan gugatan class action berpedoman pada PERMA tersebut. Pengaturan class action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam penerapannya masih banyak kekosongan hukum. Proses awal/sertifikasi sangat menentukan sekali apakah gugatan tersebut dapat diterima/masuk sebagai gugatan class action karenanya peran hakim aktif termasuk advocat/kuasa sangat memegang peranan sehingga sambil menunggu UU, hakim berkewajiban menambal sulam PERMA No. 1 Tahun 2002. Oleh karena PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) pengaturannya sangat sumir, hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, khusus dalam proses awal/atau sertifikasi perlu melakukan studi komparasi ke negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saxon yang sudah lama menerapkan class action tersebut. Segala konsekwensi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok (class action). Adanya beberapa lingkungan badan peradilan dalam kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adanya kopetensi yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan (pengadilan negeri) sudah tentu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus bijak terhadap hal tersebut.


Keywords


Class action; Pengaturan; Sengketa lingkungan hidup.

References


Buku

Sundari, E, 2002, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Hak Publikasi dan Penerbitan Universitas Atma Jaya, Jogyakarta.

Sugianto, Indro, 2013, Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Setara Press, Malang.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

Harahap, Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Santosa, Mas Achmad, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, ICEl, Jakarta.

Siahaan, N.H.T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Machmud, Syahrul, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2010, Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 1991, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Evironmentaf Disputes, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglement yang diperbaharui STB 1848 No. 16, STB 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura.

Reglement Buitengewesten (RBg) Reglement Daerah Seberang untuk Luar Jawa dan Madura, STB 1927 No. 227.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 1997 No. 68, TLN 3699.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN 1999 No. 42 TLN 3821.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, TLN 3888.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, LN 2009 No. 140 TLN 5059.

Peraturan Mahkamah Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2002.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 647 times
PDF Download : 101 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.54

Refbacks

  • There are currently no refbacks.