MENAKAR ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN KUMULASI (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DI PENGADILAN AGAMA

Moh Ali(1),


(1) Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Jember
Corresponding Author

Abstract


Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan acapkali menjadi batu uji dalam pelaksanaan setiap pengajuan gugatan terutama in casu gugatan perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) dengan gugatan pembagian harta bersama. Landasan dapat diajukannya gugatan kumulatif adalah Pasal 66 ayat (5) untuk Permohonan Talak dan untuk Gugat Cerai Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Praktiknya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kontradiksi dengan kenyataan. Akumulasi gugatan juga timbul sejumlah persoalan antara lain; kepentingan suami/isteri yang menginginkan untuk segera mengesahkan perkawinan barunya, gugatan harta bersama merupakan assesoir terhadap gugatan perceraian sehingga jika acapkali gugatan harta bersama tidak puas maka gugatan perceraiannya juga tidak bisa inkracht dan masuknya pihak ketiga dalam perkara kebendaan dipandang memperumit pemeriksaannya. Dari perspektif hakim terdapat perbedaan antara lain; hakim mempertimbangkan hajah dloruriyah atau kepentingan mendesak salah satu pihak untuk segera diputuskan ikatan perkawinannya, cara pemeriksaan perkara perceraian berbeda dengan sengketa kebendaan in casu harta bersama sehingga tidak dapat disatukan, hakim justru menilai aturannya sebagai dasar kebolehan memeriksa perkara harta bersama setelah putusan perceraian sehingga gugatannya ditolak. Saran penulis bahwa hakim tidak boleh menolak gugatan kumulasi yang dasarnya sudah ada dan tersedia dalam undang-undang, kepentingan dan maslahat harus dikembalikan kepada penggugat/pemohon karena gugatan kumulasi bersifat opsional dan merdeka, demi keadilan jika gugatan kumulasi diterima, hakim seyogyanya tidak memutuskan secara verstek, hendaknya dilakukan pembuktian secara seimbang berdasarkan asas audi et alteram partem, persoalan tidak dapat dipenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah faktor resiko terhadap pilihan yang dibuat oleh pihak yang mengajukan.


Keywords


Asas sederhana; Cepat dan biaya ringan; Kumulasi gugatan.

References


Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harahap, M. Yahya , 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Abdul, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1979, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, YogyakartaPrawirohamidjojo, Soetojo, 1988, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya

Sutantio, Retnowulan, et. al., 1989, Hukum Acara Perdata, Mandar Maju, Bandung. 1989.

Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

HIR

RBg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Viana Agustne, Oly “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, Volume 6, Nomor 1, April 2017, Jurnal Hukum Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Sumber Lain

Alkostar, Artidjo Independensi dan Akuntabilitas, Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012.

Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-A’dalah, Institut Agama Islam Raden Intan Lampung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Rapat Kerja Nasional, Makassar, 2007.

Marjohan Syam, ,a href="http://www.badilag.net"> LINK . Diakses tanggal 27 Agustus 2017.

Erlan Naofal, Perkembangan Alasan Perceraian Dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Belanda, LINK diakses

tanggal 27 Juli 2017.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 226 times
PDF Download : 65 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.55

Refbacks

  • There are currently no refbacks.