PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR

R Kartikasari(1),


(1) Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
Corresponding Author

Abstract


Dalam melaksanakan atau mengembangkan kegiatan usahanya, para pelaku usaha memerlukan modal dari pihak ketiga di luar perusahaan. Selama hubungan hukum tersebut berjalan dengan baik, tidak akan timbul masalah hukum diantara para pihak, tetapi adakalanya pihak debitor melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga kreditor menjadi tidak terpenuhi hak haknya. Lembaga kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian utang piutang dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penulisan untuk menganalisis bagaimana kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepentingan umum dan apakah kepailitan atas permohonan kejaksaan sebagai sarana penyelesaian utang piutang dapat memberikan perlindungan terhadap kreditor. Artikel ini merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, obyek penelitian diutamakan pada data sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan studi dokumen, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU Kejaksaan memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepentingan umum dan tidak perlu menggunakan jasa Advokat, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan Kejaksaan dalam proses dan tahapan kepailitan; (2) Kepailitan atas permohonan kejaksaan sebagai sarana penyelesaian utang piutang belum memberikan perlindungan terhadap kreditor. UU Kepailitan tidak mengatur kewenangan Kejaksaan dalam proses dan tahapan kepailitan, sebaiknya dibuat Peraturan tentang kewenangan pihak pihak secara khusus mengajukan kepailitan, yaitu Kejaksaan, OJK, Kementrian Keuangan, Bank Indonesia. Kejaksaan agar lebih cermat apabila dalam masyarakat terdapat indikasi terjadinya kegiatan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan masyarakat luas, sehingga apabila perlu segera dimohonkan kepailitan.


Keywords


Kepailitan; Kepentingan umum; Perlindungan; Kreditor

References


Buku:

Briston, Richrad J., 1981, Introduction to Accountancy and Finance, Institut of Cost and Management Accountants Incorporated by Royal Charter (Southeast Asian Reprint), London.

Hasan, Djuhaendah, 1996, Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

M, Situmorang, Victo dan Soekarso, Hendri, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Marmosudjono, Sukarton, 1989, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, LibertyYogyakarta, Liberty.

---------, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta.

Rahman, Hasanuddin, 1995, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indoensia (Panduan Dasar: Legal Officer), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Rao, Ramesh K.S, 1992, Financial Management Concept and Aplication, Macmillan Publishing Commpany, New York.

Remy Sjahdeni, Sutan, 2002, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man S, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung.

Salman S, Otje, 2001, “Kontekstualisasi Hukum Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa”. Dalam Hendarmin Djarab dan Rudi M. Rizki (eds.), Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumarti Hartono, Siti, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta

Suparman, Eman, 2012, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta.

Subekti, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

Suhadibroto, 1994, Himpunan Pentunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jurnal:

Widipradnyana Arjaya, B.G.M “Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota ASEAN Non Indonesia Pasca Berlakunya AEC”, 2004, Volume 3 Nomor 2, Rechtsvinding.

Simamora, Y Sogar, “Catatan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, 2001, , Volume 16 No. 1, Majalah Yuridika.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 261 times
PDF Download : 50 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.