PERKEMBANGAN GANTI KERUGIAN DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Sri Laksmi Anindita(1),


(1) Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Corresponding Author

Abstract


Pelestarian atau pengelolaan lingkungan hidup harus didukung dengan penegakan hukum lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem secara serasi, selaras dan seimbang guna terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh segenap komponen negara termasuk hakim dalam bidang yudikatif, karena lingkungan hidup tidak dapat membela haknya sendiri. Memulihkan keadaan lingkungan rusak yang dipandang sebagai kerugian ke keadaan semula berdasarkan putusan pengadilan setelah tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak adalah tujuan ditempuhnya suatu sengketa keperdataan ke Pengadilan. Perkembangan pengajuan nilai ganti kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah hal yang menarik perhatian penulis dan menjadi materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Hasil penelitian nomatif menggunakan teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah adanya besaran nilai ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan. Pemahaman para pihak (penggugat, tergugat dan hakim) terkait konsep perbuatan melawan hukum dan strict liability serta besaran ganti kerugian yang berkeadilan lingkungan akan sangat berguna untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Penulis juga memandang sudah saatnya dibentuk suatu peradilan khusus untuk perkara-perkara lingkungan hidup, mengingat spesifik dan semakin kompleks persoalan lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas rezim industri dan pembangunan infrastruktur.


Keywords


Ganti kerugian; Perbuatan melawan hukum; Strict liability; Lingkungan hidup.

References


Buku

Abdurrahman et.al, 2001, Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Agustina, Rosa 2012, et al., Hukum Perikatan ( Law Of Obligations), Pustaka Larasan, Bali.

Agustina, Rosa 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus 1996, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan, Alumni, Bandung.

Boatright,Joan R. 2007, Ethics and The Conduct of Business, 5th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River.

Doelle, Meinhard & Chis Tollefson, 2009, Environmental Law Cases And Materials, Carswell Thomson Reuters, Ontario.

Fleming, J.G. 1977, The Law of Torts, 5th Edition, The Law Book Company, Sydney.

Friedrich, Carl Joachim. 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Hamzah, Andi 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Mas Achmad Santosa, dkk, 1998, “Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup”, dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Mertokusumo, Suo. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi 2013, Hukum Perdata Materiil dan Formil, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta.

Moore, Gary A. et. all, 1987, The Legal Environment of Business, South Western Publishing Co., Cincinnat.

Pearce, D. 1993, Economic and The Natural World, Earthscan, London.

Rawls, John. 1971, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvad University Press, Cambridge, Massachusetts.

Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cet. 1, Alumni. Bandung.

Siahaan, NHT. 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga. Jakarta.

Soekanto, Soerjono 1982, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemartono, Gatot P. 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudiro, Amad 2011, Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara; Studi Perbandingan AS-Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana, 2013, Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, United States Agency for International Development (USAID), Jakarta.

Velazquez, Manuel G 2002, Business Ethics; Concepts and Cases, 5th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 tahun 1982, TLN No. 3215.

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 tahun 1997, TLN No. 3699.

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 tahun 2009, TLN No. 5059.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Berita Negara No. 837 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Berita Negara No. 1726 Tahun 2014.

Jurnal

Hanemann,W. Michael “Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ?”, Vol 81. (Juni, 1991).The American Economic Review.

Data Elektronik

Peraturan Tata Ruang Pulau Kalimantan Berpotensi Memusnahkan 3 Juta Hektar Hutan Kalteng, Bogor, 8 Maret 2012 ,–

berpotensi-memusnahkan-3-juta-hektar-hutan-kalteng/"> LINK , diunduh tanggal 4 November 2016.

Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia, Nasional Tempo.co., Kamis 13 Oktober 2016 LINK , diunduh tanggal 4 November 2016.

TRENDING TOPIC 2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan 15 Jan 2016, Femina, LINK , Diunduh tanggal 4 November 2016.

Ulama Sumsel Serukan Jaga Lingkungan, Pertimbangkan Akhirat , 22 Maret 2014, LINK diunduh tanggal 4 November 2016.

MA Siapkan Seratus Hakim Khusus Lingkungan, 10 Agustus 2010, LINK , diunduh tanggal 4 November 2016.

Sumber Lain

Wibisana, Andri G. and Thomas A. Dewaranu Environmental Damage and Liability in Indonesia:Fancy Words under Conventional Wisdoms, Paper presented at the st Asia-Pasific Research in Sosial Sciences and Humanities, Universitas Indonesia Conference, The Margo Hotel Depok, November 7-9 2016.

Duncan,Linda Compliance and Enforcement of Environmental Law, Sanction and Strategies, Paper, February 1989.

European Comission Directorate General Environment, Study on Valuation and Restoration of Biodiversity Damage fot the Purpose of Environmental Liability, Laporan Akhir Annexes, Lymington: ME dan EFTEC, 2011.

Harjasoemantri, Koesnadi. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. 1998.

Pidato Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Mohammad S Hidayat pada pertemuan dengan Delegasi India-Indonesia Chamber of Commerce (INDCHAM), di Jakarta, 10 Januari 2012.

Santosa, Mas Achmad. 2014. Ringkasan Disertasi Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia: studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. Jakarta.

Wibisana,M.R. Andri Gunawan 2008, “Law and Economic Analysis of Precautionary Principle”, Disertasi Doktoral Maastricht University, Maastricht.

Putusan Pengadilan

Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, Mahmud selaku Penggugat melawan Para Tergugat yaitu, Direksi Perum Perhutani, Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, MARI No 1794K/Pdt/2004 tertanggal 22 Januari 2007.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesar Indokwarsa, MARI No. 109 PK/Pdt/2014, 23 Mei 2004.

Kementrian Lingkungan Hidup melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Riau No. 79/Pdt/2014/PTR, 17 November 2014.

Aswardi dan Zaini melawan PT. Cahya Bintan Abadi, PT. S&B Investama, PT Perjuangan, Walikota Tanjung Pinang, PN Tanjung Pinang No. 26/PDT.G/2009/PN. TPI, 28 April 2010.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Kallista Alam Perkara di PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN. MBO, 8 Januari 2014.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT. Bumi Mekar Hijau, di PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg, 30 Desember 2015.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 289 times
PDF Download : 69 times

DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.59

Refbacks

  • There are currently no refbacks.