REKLAMASI PULAU K DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEKUATAN HUKUM IZINNYA

Untoro Untoro(1), Hamdan Azhar Siregar(2),


(1) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
(2) Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Corresponding Author

Abstract


Land reclamation over the coast has four philosophically values, among others is that reclamation must observe prevailing regulations. An administrative lawsuit has been lodged into Jakarta Administrative Court against the Governor of Jakarta Decree No. 2485 of 2015 concerning License on K Island Reclamation. The problems arose over the case both legally, socially, and philosophically. This article will examine the Administrative Court consideration over the case, especially on the issues of the implication of Governor’s license, coastal region use in the perspective of sustainable development, and the implication of license towards the case pending before civil court. The research methodology uses normative research. The research fi nds that the license issued by the Jakarta Governor comply with Article 93(1) of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of Living Environment. The use of coastal region should be directed for the achievement of sustainability of ecology, economy, social, and cultural. The implication of license related to civil case has a correlation that the licensee cannot freely doing reclamation even though he holds a license. The licensee must observe the impact of reclamation over surrounding environment. A civil lawsuit based on unlawful act committed by the licensee can be submitted if the reclamation infl icts fi nancial loss to the surrounding community.


Keywords


Coastal region use; Land reclamation; Sustainable development.

References


Dja’is Mochammad dan RMJ. Koosmargono, 2008. Membaca dan Mengerti HIR, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Kalalo, Flora Pricilla, 2009. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia.

Buku I. Tanpa kota penerbit: LoGoz Publishing.Kusumohamidjojo, Budiono, 2016. Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan.

Cetakan kesatu. Bandung: Yrama Widy.

Rahardjo, Satjipto, 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: Genta Publishing.

Raihan, 2011. Lingkungan dan Hukum Lingkungan. Edisi 2, cetakan IV, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Sidharta.2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfi kir. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Soesilo dan Pramudji R, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), Tanpa Kota Penerbit: WIPRES.

Samekto, FX Adji, 2009. Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Samekto, Adji, 2015. Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.

Suteki, 2014. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Satria, Arif, 2015. Politik Kelautan Dan Perikanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tanya, Bernard L, dkk, 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.

Cetakan III. Yogyakarta: Genta Publishing.

MD, Moh. Mahfud, 2014. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafi ndo Persada.

Warassih, Esmi, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT Suryandaru Utama.

Winarwati, Indien, 2016. Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan penetapan

Garis Batas Negara. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT. Tanggal

Maret 2017.

Indarti, Erlin, 2010. Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

R. L. Tri Setyawanta, 2009. Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia

Dan Tantangan Dalam Implementasinya Di Daerah. Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Suharto, Rakhmat Bowo, 2017. Materi Kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Pada Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 192 times
PDF Download : 57 times

DOI: 10.36913/jhaper.v4i1.65

Refbacks

  • There are currently no refbacks.