ASAS INTEGRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN VERSUS CITA-CITA KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM ACARA PERDATA

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra(1),


(1) Dosen Pengajar Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Corresponding Author

Abstract


Civil procedure has important role in enforcing civil rights. Therefore codification and unification of civil procedure may guarantee the legal certainty which necessary and urgent in law enforcement. Philosophically, codification and unification is an idea in the development of national legal system. The regulation of civil procedure until nowadays is distributed into many parts of law and regulation, which mostly inherited from the Dutch Colonial Administration or substantive statutory laws enacted by the Indonesian legislative body and government. Since 1967, the bill of civil procedure had been ratifi  ed in 13th plenary session of National Legal Reform Task Force (BPLPHN), which expected to be the new Indonesian civil procedure. However, until today, the bill is not ratifi  ed yet to be a law by the parliament. There is an idea of codification and unification of civil procedure, on the other side there is integration principle, which adopted in Law of Bankruptcy and Suspension of Payment. The integration principle means that all civil procedural laws should be into one system of civil law. The main issue is that whether integration principle align with the idea of codification and unification. This article will answer the issue as a result of doctrinal research with statutory approach and conceptual approach.

Keywords


Integration principle; bankruptcy; Codification; Unification.

References


Buku

Adi Nugroho, Susanti, 2015, Penyelesaian Sengkerta Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, cetakan ke-1, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2013, Metoda Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Amin, S.M., 1978, Kodifi kasi dan Unifi kasi Hukum Nasional, Cetakan Pertama, P.T. Sastra Udaya, Jakarta.

Hadi Shubhan, M. 2012, Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Cetakan ke-3, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata, sinar Grafika cetakan pertama, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, Konsem-Konsep Hukum dalam Pembangunan, cetakan kedua, Alumni, Bandung.

Laela Fakhriah, Efa, 2016, Perbandingan HIR dan RBG, CV. Keni Media, cetakan ke-2, Bandung.

Makarao, Taufik, Moh. 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Marwanto, 2016, Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor, Disertasi, Program Doktor Fakultas Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, cetakan I, Reality Publisher, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata, Cetakan pertama Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Pasek Diantha, I Made, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1, Kencaan Prenada Media Group, Jakarta.

Putra, Asmara, Dewa Nyoman, Rai, et.al, 2016, Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis, cetakan pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2011, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, cetakan ke-1, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1980, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

HIR (Het Herziene Indonesisch Relement) atau Reglement Indonesia Diperbaharui S 1848 No. 16 jo. 1941 No 44, yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura.

R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) atau Reglement Daerah Sebrang, S 1927 No 227. RBg ini khusus berlaku untuk darah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lembaran Negara

Republik Indonesia 2009 Nomor 157 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5076.

Sumber Lain

A Garner, Bryan, 2004, Black’s Law Dicitionary, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Businees,Inites States of America.

http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(smal_claims_court).pdf

http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 292 times
PDF Download : 50 times

DOI: 10.36913/jhaper.v4i1.70

Refbacks

  • There are currently no refbacks.