Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

Emi Puasa Handayani(1*), Zainal Arifin(2), Saivol Virdaus(3)

(1) Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Jatim
(2) Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Jatim
(3) Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Jatim
(*) Corresponding Author
Abstract views : 49 | views : 8

Abstract


Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.

Keywords


Liability Without Fault; Lingkungan Hidup; Penyelesaian Sengketa.

Full Text:

PDF

References


Akib, Muhammad, 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Campbell, Henry, 1990, Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta.

Danusaputro, St. Munadjat, 1986, Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran Binacipta, Bandung.

Harahap, M.Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum 21, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Krier, 1970, Environment Litigation and The Burden of Proof, Walker Publishing Company, New York.

Lotulung, Paulus Effendie, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Nieuwenhuis, J.H. 1985, Hoofdstuken verbintenissenrecht, terjemahan, Djasadin Saragih, Surabaya.

Pohan, Marthalena, 1985, Tanggunggugat Advokat, Dokter, dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya.

Pring, George W (Rock) tt, Mining Environment and Development, A Series of Paper Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan, Airlangga Press, Surabaya.

--------------------------,1996, Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkngan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Santosa, Mas Ahmad, 1997, Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (strict Liability di bidang Lingkungan Hidup. ICEL, Jakarta.

van Dunne, J.M. 1989, Milieu-aansprakelijkheid uit Onrectmatige Daad: van Schuld- naar Risico-aansprakelijkhei, dalam: F.C.M.A. Michiels (ed.), Zand Erover? Milieurecht in de Advocatenpraktijk, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink)

Wibisono, Andri G., 2018, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, BP-FHUI, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor: Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 3215).

Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978

Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013

Kotijah, Siti, 2011, Tanggung Gugat hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara, Yuridika: September-Desember, Volume 26 No 3. http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v27i1.287

Imamulhadi, Perkembangan prinsip strict liability dan Precautionary dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup di Pengadilan, LINK.

LINK.

LINK.

LINK.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

website statistics View My Stats