Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama

Mardalena Hanifah(1*)

(1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
(*) Corresponding Author
Abstract views : 45 | views : 6

Abstract


The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of their self (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother’s children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out childcare (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of childcare (alimentation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.


Keywords


Child care; dispute settlement; divorce.

Full Text:

PDF

References


Abdussalam, HR. 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.

Al Qur’an dan Terjemahnya, 1987, Departemen Agama RI, Jakarta.

Dahlan dan Abdul Aziz. 2000, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Effendi, Satria. 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Kencana, Jakarta.

Junaedi, Dedi. 2002, Bimbingan Perkawinan, Akademi Pressindo, Jakarta.

Manan, Abdul. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.

Mukhtar, Kamal. 2004, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta.

Pandu, Yudha. 2008, Kamus Hukum, Karya Gemilang, Jakarta..

Sunggono, Bambang. 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafi ndo Persada, Jakarta.

Syaifuddin, Muh. 2013, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Zainuddin, Ali. 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lembaga Negara Nomor 75 1959, Keputusan Presiden Indonesia Nomor 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentang Kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Abu Nawas, 2016,“Kewajiban Nafkah Hadanah Bagi Anak Setelah Perceraian”, Journal of Legal and Policy Studies, STIH IBLAM Depok

Satria Efendi, 2004. “Makna, Ugensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah.

Soraya Devy & Mansari ZA, 2016, “ Problematika Biaya Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, International Journal of Child amd Gender Studies,UIN Banda Aceh

Jenny Novrianto, 2010, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Sri Hardayanti, 2010, Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Pemberian Nafkah Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

LINKdiakses pada 13 Februari 2016.

LINK, diakses pada 18 Desember 2016.

LINK, Ariska Puspita, Angka Perceraian Meningkat Setelah Tahun Baru diakses pada 08 Januari 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

website statistics View My Stats