Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

I Ketut Tjukup(1*), I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati(2)

(1) Penulis adalah Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali
(2) Penulis adalah Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali
(*) Corresponding Author
Abstract views : 16 | views : 2

Abstract


Environmental dispute settlement through litigation lines is strictly regulated in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The former law pointed HIR and RBg, PERMA No. 1 2002 Event Class Action. HIR and RBg did not set a class action, strict liability, legal standing, citizen lawsuit. Rules pluralistic diffi cult as the legal basis of environmental law dispute resolution. Problematic in civil law will cause blurring of norms, conflict norms, norms vacancy, will bring the consequences of law enforcers. If the law enforcement believes the law is the law, so that the rule of law, justice, expediency, which is the purpose of the law, it is diffi cult to realize. Based on legal issues cause problems pluralistic level, the rules, while the class action always demands are not accepted on the grounds HIR, RBg not set. Based on juridical issues, sociological and philosophical issue of whether arrangements formulated civil judicial procedure in civil Environmental Law Enforcement has been inadequate. Normative legal research writing method and in qualitative analysis to obtain quality legal materials. According to Law No. 48 the Year 2009 on Judicial Power, with the principle of ius curia Novit, a judge can do rechtsvinding. The rule of law in the enforcement raises multi pluralistic interpretation.

Keywords: 


Keywords


Civil Law Enforcement; Dispute Resolution; Environmental; Litigation.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, 1983, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesiai, Alumni, Bandung.

Adi Nugroho, Susanti, 2010, Classtotion dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ali, Achmad, Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2009, Green Constitution, Nuansa Hijau UUDNRI 1945,Rajawali, Press, Jakarta.

Erwin, Muhamad 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistim Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrosugianto, 2013, Class Action, Konsep Strategi Gugatan Kelompok Untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Stara Press, Malang.

Irianto, Sulistyowato, 2009, Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogyakarta.

Rahmadi, Tahdir, 2001, Hukum Lingkungan di Indonesiai, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ria Siombo, Marhaini tanpa tahun, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Saleh, K. Wantjik, 1981, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siahan, N.H.T, Hukum Lingkunugan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.

Sugiharto, 2008, Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sundari, E 2002, Pengajuan Gugatan Secara Class Action Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Universitas Atmajaya, Jogyakarta.

Sundari Rangkuti, Siti 2000, Hukum Lingkunugan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya

Syamsuharyo, 2008, Penerapan Prinsip Hukum pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Activitas Activitas Industri Nasional, Alumni, Bandung

Usman, Rachmadi 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasionbal, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Lengkap dengan Biodata Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 (Edisi Reschuffle).

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234

Undang-Undang HAM 1999 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134.

Hukum Acara Perdata yang berlaku HIR (Het Herziene Indonesiscch Reglement) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui STB 1848 No. 16. STB 1941 No. 44 berlaku di Jawa dan Madura dan berlaku luar Jawa dan Madura Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg atau Reglemen Daerah Seberang STB. 1927 No. 227. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering, Hukum Acara Perdata Golongan Eropa STB 1847 No. 52, 1849 No. 63.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

website statistics View My Stats