Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia

Wetria Fauzi(1),


(1) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
Corresponding Author

Abstract


Dewasa ini banyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, yang seringkali pemegang polis sebagai konsumen yang dirugikan. Terjadi permasalahan berkaitan dengan penegakan terkait dengan hukum acara khusus terkait hukum acara penyelesaian sengketa asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi dilkukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan, tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar HIr/Rbg. Dalam melaksanakan kewenangannya OJK berpedoman kepada UU Nomor 21 tentang OJK yang mana OJK dapat menggugat pelaku usaha. Dalam praktik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sama sekali belum pernah dilakukan dalam kasus konsumen yang dirugikan dalam perkara konsumen, . padahal, Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan. kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (legal Standing) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.


Keywords


asuransi, gugatan, penyelesaian sengketa.

References


Darmawi, Herman, 2000, Manajemen Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, cet 1,

Muhammad, Abdul Kadir, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti, cet 5,

Muhammad daud, Ali, 1998, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Persada Indonesia,

Salim, Abbas, 1995, Dasar-dasar Asuransi, Jakarta: Raja Grafi ndo Persada.

Pangaribuan, Emmy, 1975, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM,

Prakoso, djoko dan Murtika, ketut, hukum asuransi Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta

Muhammad daud, Ali, 1998, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Persada Indonesia,

Peter F. Drcker, management, 1981, Tugas Dan Tanggung jawab Praktek Asuransi, Gramedia, Jakarta,

Rejeki Hartono, Sri, 1995, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika,

Jakarta Prodjodiko, Wirjono , 1979, Hukum Asuransi Di Indonesia, Intermeza, Jakarta

Hakim Lukmannulhakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas jasa Keuangan”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 6 N0 2, Bandar Lampung, September 2015

Paendong, Henky K.V, Perlindungan Pemegang polis asuransi Jiwa di kaitkan dengan nilai investasi, Vol 1/N0 6, Oktober-Desember, edisi khusus, 2013

Suwandono Agus, Impliukasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Perspektif, Vol XXI No 1 Tahun 2016 Edisi Januari

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 229 times
PDF Download : 52 times

DOI: 10.36913/jhaper.v5i1.89

Refbacks

  • There are currently no refbacks.