Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Teuku Yudi Afrizal(1*)

(1) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
(*) Corresponding Author
Abstract views : 26 | views : 10

Abstract


Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundangan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai adalah mengenai batas minimal usia calon mempelai pria sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan cara meminta dispensasi perkawinan secara tertulis dari Pengadilan/pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 15 ayat (1) KHI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta akibat hukum dari penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. paper ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan maslahat (maqashid al syari’ah). Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah terhadap calon suami isteri adalah dapat melangsungkan perkawinan layaknya pasangan mempelai yang sudah mencapai usia dalam hukum positif, apabila lahir anak dalam perkawinan tersebut maka akan diakui oleh negara sebagai anak yang sah dan terhadap harta perkawinan juga dapat dikelola secara bersama dan apabila terjadi perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Keywords


dispensasi perkawinan, hukum Islam, perundang-undangan bidang perkawinan.

Full Text:

PDF

References


Abdillah Muhammad, Abu bin Abdurrahman al Dimasyqi al ‘Utsman al Syafi ’I, tanpa tahun, Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah, Hidayah, Surabaya.

Ahmad bin, Muhammad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, tanpa tahun, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid, Juz II, Hidayah, Surabaya.

Al-Jaziry, Abdurrahman, tanpa tahun, Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut.

Farid, Miftah, 2006, Keluarga Bahagia, Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga, Pustaka Amani, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

Hamami, Taufi k, 2013, Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta.

Haroen, Nasrun, 1997, Maqashid al Syari’ah dan Perubahan Sosial, Makalah, disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol, Padang.

Hasan Bisri, Cik, 1997, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Bandung.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.

Kosasih, Ahmad, 2003, HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta.

Manan, Abdul, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Manan, Bagir, 2005, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XX, Nomor 241, November 2005, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Idris Ramulyo, Mohd., 2004, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Madjid, Nurkholis, 2000, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nlai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, Paramadina, Jakarta.

Mu’allim, Amir dan Yusdani, 1999, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Fuad, 2007, Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim, Dar al-Fikr, Beirut.

Rusli dan Tama, R., 2000, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, Pionir Jaya, Bandung.

Said Ramadhan al Buthi, Muhammad, 1987, al Dawabit al Mashlahat fri al Syari’ah al Islamiyah, Muasasah al Risalah, Beirut.

Satrio, J., 2001, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bsakti, Cetakan 1, Bandung.

Soemiyati, 2009, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

Soepomo, 1996, Hukum Adat di Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2000, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, R., 1996, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Syafei, Rahmat, 2007, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Cetakan III, Bandung.

Syahrizal, 2004, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refl eksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Dalam Bidang Kewarisan di Aceh, Nadiya Foundation, Lhokseumawe.

Syarifuddin, Amir, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia, Cetakan I, PT. Sinar Grafi ka, Jakarta.

Yunus, Mahmud, 2009, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.

Yusuf, Hanafi, 2011, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.




DOI: https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

 

website statistics View My Stats