Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan

Rangga Sujud Widigda(1*), Aisyah Sharifa(2)

(1) Corporate Legal, PT Swakarya Insan Mandiri
(2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
(*) Corresponding Author
Abstract views : 40 | views : 11

Abstract


Apakah hubungan kemitraan antara para pihak yang bersengketa dapat dianggap sebagai hubungan kerja atau hubungan keperdataan, merupakan satu hal yang hampir selalu diperdebatkan dan menjadi inti dari hampir setiap sengketa mengenai hubungan kemitraan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan boleh tidaknya salah satu pihak memutus perjanjian secara sepihak, jika hal tersebut terjadi pada perjanjian kemitraan, pemutusan tersebut mungkin saja terjadi, namun lain halnya dengan perjanjian kerja yang mengharuskan adanya prosedur pemutusan hubungan kerja yang perlu diikuti sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Contohnya seperti kasus antara PT. Bahana Prestasi Linc Express dan Nurudin, Nurudin meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk dianggap sebagai pekerja dalam pemutusan hubungan secara sepihak oleh PT. Bahana Prestasi Linc Express meskipun perjanjian antara Nurudin dan PT. Bahana Prestasi Linc Express seharusnya adalah perjanjian kemitraan, pada akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial menganggap bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tersebut merupakan perjanjian kerja, yang berarti terdapat miskonsepsi pemahaman antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja di kalangan pelaku usaha. Diferensiasi mengenai hubungan kemitraan dan hubungan kerja merupakan hal yang esensial untuk menghindari adanya penggunaan celah hukum yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam hubungan kemitraan secara umum dan menghindari kekacauan hukum terkait pengakhiran perjanjian kemitraan itu sendiri. Penulis melihat adanya urgensi untuk dilakukan pengaturan mengenai hubungan kemitraan oleh pemerintah agar adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya. Selain itu kompetensi absolut dari pengadilan juga perlu diatur oleh pembuat undang-undang terkait sengketa hubungan pekerjaan dan hubungan kemitraan, mengingat perbedaan dalam kedua hubungan tersebut.


Keywords


Kemitraan, Hubungan Kerja, Persekutuan Perdata, Perjanjian.

Full Text:

PDF

References


Andi Darma, Susilo. ‘Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat’ 2017 29-2, Mimbar Hukum.

Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Damayanti, Mia Nur. 2009. Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Menigkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan CV. Bimandiri, IPB Press, Bogor.

G. Rai Widjaya, I. 2005, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta.

Goenawan Oetomo, R. 2004. Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia, Grhadika Binangkit Press, Jakarta.

Hafsah, Muhammad Jafar. 1999, Kemitraan Usaha, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Husni, Lalu. 2012. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafi ndo Persada, Jakarta.

Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Penerbit Ghalia Indoensia, Bogor.

Rachmad Budiono, Abdul. ‘Makna “Perintah” sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan’ 2012 6-2, Arena Hukum.

Remi Sjahdeini, Sutan. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir, Jakarta.

Ridwan Halim, A, 1987. Sari Hukum Perburuhan Aktual, Cet.I, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, Cet. X, Citra Aditya, Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gaya Media, Yogyakarta,

Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan, Sinar Grafi ka, Jakarta.

Wijayanti, Asri. 2011, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, Lubuk Agung, Bandung.

Yahya Harahap, M. 2013. Hukum Perseroan Terbatas, Cet IV, Sinar Grafi ka, Jakarta.

Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Fascho Publishing, Gresik,

Gumelar, Galih. Pemerintah Kaji Aturan Kerja Mitra dan Transportasi Online, CNN Indonesia, LINK, diakses pada 15 Juli 2018

HIW, Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja, hukumonline.com, LINK, diakses pada 15 Juli 2018.

Irwanto, Deny. PT Gojek Dituding Langgar UU Ketenagakerjaan, MetroTV, LINK, diakses pada 15 Juli 2018

Putri S.Utami, Sinar. Kementerian Tenaga Kerja menengahi hubungan kemitraan pengemudi ojek online, Kontan, LINK, diakses pada 14 Juli 2018.

Uwiyono, Aloysius. Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon, hukumonline.com, LINK, diakses pada 21 Juli 2010.

Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

_______. Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

_______. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. PP No. 78 Tahun 2015. LN No. 237 Tahun 2015, TLN No. 5747.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. S. 1847-23.

PT. Puninar Jaya melawan Hendrawan. MARI. Putusan No. 276 K/Pdt.Sus-PHI/2013, 18 Juli 2013.

PT. Tubagus Jaya Mandiri melawan Josman Simbolon dkk. MARI. Putusan No. 85 K/Pdt.SusPHI/2016, 3 Mei 2016.




DOI: https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

 

website statistics View My Stats