Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom

Damian Agata Yuvens(1*), Rianty Hutabarat(2)

(1) Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maramis
(2) JLC & Associates Law Firm
(*) Corresponding Author
Abstract views : 30 | views : 11

Abstract


Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 132 Rv menyatakan bahwa ketidakberwenangan adalah hal yang harus dinyatakan oleh hakim secara ex offi cio. Sayangnya, kedua ketentuan ini tidak selalu diterapkan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kedua kewajiban ini seyogianya dilaksanakan? Dalam tulisan ini, pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan kacamata normatif pada 2 tataran, yaitu azas dan implementasi. Azas yang menjadi batu uji adalah azas hakim bersifat pasif dan azas ius curia novit. Sehubungan dengan azas hakim bersifat pasif, yang menjadi sorotan adalah ruang lingkup kepasifan hakim perdata dalam pemeriksaan perkara dan kemungkinan terjadinya ultra petita, sedangkan untuk azas ius curia novit, yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terlanggaranya adagium hakim tidak boleh menolak perkara. Analisis pada tataran implementasi dari kewajiban hakim dalam memeriksa kompetensinya dilakukan dengan membayangkan implementasinya dari sisi positif dan negatif. Jika kewajiban ini dilakukan, beban hakimlah yang menjadi masalah utama, namun jika tidak dilakukan, kemungkinan menjamurnya vexatious litigation dan ketiadaan upaya hukumlah yang terbayang. Kesimpulannya adalah, hakim perdata seyogianya melakukan penilaian terhadap kompetensinya terlebih dahulu ketika suatu permohonan diajukan kepadanya.


Keywords


kompetensi, permohonan, penilaian sendiri.

Full Text:

PDF

References


Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-16. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007. N.p., Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ke-7. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. 2013. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cet. Ke-2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2012. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-9. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2015. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Cet. Ke-2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soepomo. 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. Ke-15. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Soesilo, R. 1995. RIB/HIR dengan Penjelasan. Politeia, Bogor.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. Ke-11. CV. Mandar Maju, Bandung.

Tresna, R. 2001. Komentar HIR, Cet. Ke-17. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wijayanta, Tata, et al. ‘Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formil’ 2010 22-3. Mimbar Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_______. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_______. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

_______. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. UU No. 49 Tahun 2009. LN No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077.

Reglement op de Rechtvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63.

Herzeine Inlands Reglement. S. 1941-44.

Mahkamah Agung Republik Indoensia. Surat Edaran tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim. SEMA No. 9 Tahun 1976. 16 Desember 1976.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. KepKMA No. KMA/032/SK/ IV/2006. 4 April 2006.

Jurnal

Elmiyah, Nurul dan Supardjo Sujadi. ‘Upaya-Upaya Hukum terhadap Penetapan’ 2005 35-3. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Putusan dan Penetapan

Machri Hendra. MKRI. Putusan No. 004/PUU-I/2003.

Jenny Rachman melawan Budi Prakoso. MARI. Putusan No. 3302 K/Pdt/1996, 28 Mei 1998.

PT. Bintang Prima Energy Pratama melawan H. Veritas Saranggi. PN Tenggarong. Putusan No. 43/Pdt.Bth/2017/PN Trg, 6 Maret 2018.

H. Veritas Saranggi. PN Tenggarong. Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg, 28 Juli 2017.

Sumber Lain:

Awie, M. Yamin. Derden Verzet. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. LINK, diakses pada 23 Juni 2018.

HukumOnline.com. Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri jadi Perdebatan. LINK, diakses pada 22 Juni 2018.

Legal Dictionary. Vexatious Litigant. LINK, diakses pada 23 Juni 2018.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. Data Statistik sebagai Alat Menghitung Beban Kerja, Kinerja, dan Kebutuhan Personil Hakim/Jaksa. LINK, diakses pada 3 Juli 2018.

Rijanto, R. Benny. Modul 1: Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata. Universitas Terbuka. < a href="http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf">LINK, h. 26-30, diakses pada 2 Juli 2018.

Sarwohadi. Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet. Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

The Free Dictionary. Vexatious Litigation. LINK, diakses pada 23 Juni 2018.

USLegal.com. Vexatious Litigation Law and Legal Defi nition. LINK, diakses pada 23 Juni 2018.




DOI: https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata (ISSN: 2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509) by jhaper.org under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Kantor Redaktur Pelaksana
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Tel. +62 31 5023151 Ext. 148, Fax. +62 31 5020454, e-mail. jurnal.adhaper@gmail.com

Adhaper has been indexed by:

 

 

website statistics View My Stats