KEABSAHAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DI PENGADILAN SEBAGAI AKTA OTENTIK (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018 )

Hazar Kusmayanti(1), Yuda Anrova(2),


(1) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
(2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
Corresponding Author

Abstract


The evidentiary process requires evidence which is regulated under the civil procedure law in Article 164 HIR. Supreme Court decision number 3591K/Pdt/2018, discusses documentary evidence in the form of an agreement to transfer and transfer land rights. Mahakamah Agung’s decision number 3591K/Pdt/2018 states that the deed has no legal force because the land object of the dispute has been issued a legally valid right to build (HGB) certifi cate. The purpose of this paper is to fi nd out the legal considerations of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the validity related to positive law in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with research specifi cations in the form of descriptive analytical through secondary data obtained from literature studies. The data analysis method used is qualitative normative method. The conclusion was obtained that the deed of agreement of transfer and transfer of land rights as outlined in deed number 255 is legally valid because the agreement was made by fulfi lling the validity requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, however the judge did not provide further explanation in the judge’s consideration regarding the validity of the letter.

Keywords


Acta; Authentic; Evidence.

References


Buku

R. Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta.

Supomo, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Bina Aksara, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2017, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta.

Muchtar, Sofyan, 1998, Hukum Acara Perdata, Universitas Andalas, Padang.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adonara, Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015. http://dx.doi.org/10.31078/jk1222

Akhmad, Sony Nurul. Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan. JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Volume 3 Nomor 1 Februari 2019. http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1

Aulia, Jumaidah. 2016. Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Tetap Pada Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr Di PN Kelas IA Pekan Baru. JOM Fakultas Hukum, III (2).

Ayu, Tri Jata. 2013. “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”.

diakses pada 19/02/2020.

Butarbuta, Elisabeth Nurhaini. Asas Nebis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Vol 11, No 1, 2018, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.167

Indiraharti, Novina Sri. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu

Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan). Jurnal Hukum Prioris, Volume 4

Nomor 1, 2014.

Juanda, Enju. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. Galuh Justisi, Volume 4 Nomor 1, 2016. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409

Karim, Asma. Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan

Perpanjangan. Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020. 10.29123/jy.v13i1.359

Kusmayanti, Hazar, Agus Mulya Karsona, dan Efa Laela Fakhriah. Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A). Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol 6

No. 1, 2020. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.100.

________________, dan Sandi Yusta Hawari. Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat

Adat Sunda Wiwitan. SASI, Vol. 26 No. 3, 2020. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285

________________, Yola Maulin dan Eidy Sandra. Breach of Notarial Deed for Peace under

Indonesian Civil Law Perspective. Media Hukum, Vol. 26, No. 1, June 2019. https://doi.

org/10.18196/jmh.20190121

Lestari, Tri Wahyu Surya, Lukman Santoso, Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i1 2017

Nurlaila, Andi dan Amalia Huduri. Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Yang Para Pihaknya Adalah Keluarga Notaris Yang Diganti. Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1 2020. https://doi.org/10.30996/mk.v13i1,

Poesoko, Herowati. Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. Jurnal

Hukum Acara Perdata (ADHAPER), 1(2), 2015: 217

Pramono, Dedy. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, 2015.

Ramiyanto. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 10.25216/JHP.6.3.2017

Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Hukum Prioris, Vol 5 No. 2, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 718 times
PDF Download : 146 times

DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.