IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI  MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI

Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin

doi:10.36913/jhaper.v8i1.170

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI

Emi Puasa Handayani⁽¹⁾, Zainal Arifin⁽²⁾,

(1) Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri
(2) Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri

Corresponding Author

Abstract

Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.

Keywords

Mediator Non Sertifikat; Mediasi; Sengketa

References

Buku

Abbas, Syahrizal, 2009, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.

Al, Kholid Walid, 2020, Peta Filsafat Islam, Perjalanan Filsafat Masya’iyyah Menuju Hikmah Mutaāliyyah, Sadra Press, Jakarta.

Arikunto, Suharsini, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Chappellle, Dianne, 1997, Pitman Publishing, London.

G, Michael Kitay, 1983, Land Acquistion in Deeveloping Countries, Policies and Procedures of the Public Sector (A Linclon Institute of Land Policy Book.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Nader, Laura dan F, Harry Tode, 1978, The Dipusting Process, Law In Ten Societeis, New York, Colombia University Press, New York.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafi ka, Jakarta.

Jurnal

Handayani, Emi Puasa dan Arifi n, Zainal, 2020, ‘Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di PengadilanAgama Kab. Kediri)’, Volume 6, Nomor 2, JHAPER.

Karmawan, Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya, Tahun 2017, volume 16, nomor 1, Jurnal Kordinat.

Karyoto, Nurbaedah, Sholahuddin, ‘Keududukan Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Tanah Dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda’, 2018, Volume 4, Nomor 2, Diversi Jurnal Hukum.

Percy R. Luney, Jr, ‘Traditions an Foreign Infl uences: Systems of Law in China and Japan’, Tahun 1987, Vol. 52, No. 2, Jurnal Law and Contemporary Problems, Caroline Duke University School of Law.

Rahadi Wasi Bintoro, 2016, ‘Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan’, Tahun 2016, Volume 31, Nomor 1, Jurnal Yuridika.

Full Text: PDF