KAJIAN HUKUM PENIADAAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mustakim Mustakim(1),


(1) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nasional dan Advokat sekaligus Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Periode 2020-2025 sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
Corresponding Author

Abstract


Peniadaan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdampak pada rasa keadilan para pihak. Terbukti adanya pengujian terhadap norma hukum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap sebagai landasan peniadaan upaya hukum peninjauan kembali dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 34/PUU-XVII/2019, Nomor 46/PUU-XVII/2019 dan Nomor 89/PUU-XVIII/2020. Masalah penelitian ini adalah apakah peniadaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat memberikan keadilan dan bagaimana pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis kepastian dan keadilan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ditemukan bahwa peniadaan peninjauan kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial justru menghilangkan keadilan yang terdapat dalam asas sederhana, cepat, adil dan murah, karenanya perlu pengaturan upaya peninjauan kembali sebanyak dua kali dengan beberapa alasan yang diperketat sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Keywords


Upaya Hukum; Perselisihan Hubungan Industrial; Pengadilan

References


Buku

Chazawi, Adami, 2011, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta.

Erwin, Muhamad, 2013, Filsafat Hukum, Releksi Kritis terhadap hukum, cetakan 3, Rajagrafindo, Jakarta.

Hakhim, Abdul, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet. II, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafi ka, Jakarta.

____________, 1990, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag),

Balai Pustaka, Bandung.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2006, Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di

Pengadilan Negeri, Cet. 1, Fauzie & Partners, Jakarta.

Manan, Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdara di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, PT. Prenada Media, Jakarta.

Mustakim, 2018, Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 (Bipartit, Tripartit, Gugatan ke PHI), Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta.

Mu’adz, Farid, 2005, Pengadilan Hubungan Industrial Dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta.

Pound, Roscoе, 1952, Justicе According to Law. Nеw Havеn, Yalе Univеrsity Prеss, London.

Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, S, 2011, Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo, Imam, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.

Ugo dan Pijiyo, 2011, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Tata

Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Anand, Ghansham dan Roro, Fiska Silvia Raden, ‘Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia’, 2015, Vol. 1, No. 1, Jurnal Asosiasi Hukum Acara Perdata (ADHAPER).

Chakim, M. Lutfi , ‘Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration after The Decision of The Constitutional Court’, 2015, Vol. 12, No. 2, Jurnal Konstitusi.

Kolondam, Daniel, ‘Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perakra Perdata’, 2018, Vol. 6, No. 2, Lex Privatum.

Kusmayanti, Hazar, Karsona, Agus Mulya dan Fakhriah, Efa Laela, ‘Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)’, 2020, Vol. 6, No. 1, Jurnal Hukum Acara Perdata

(ADHAPER).

Meutia, Pityani, ‘Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016’, 2019, Vol. 16 No. 2, Jurnal Legislasi Indonesia.

Mustakim, Tjut Dhien Shafina, ‘Reformulasi Aturan Larangan Pengusaha Membayar Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum’, 2020, Vol. 5, No.9, Jurnal Populis.

Supono, ‘Menuju Pengadilan Hubungan Industrial Yang Cepat, Tepat, Adil dan Murah’, 2014, Vol. 19 No. 2, Kojian.

Swantoro, Herri, Fakhriah, Efa Laela dan Ikhwansyah, Isis, ‘Permohonan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum’, 2017, Vol. 29,

No. 2, Jurnal Mimbar Hukum.

Badan Keahlian DPR RI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Resume

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 23 September 2019.

Isnu, Muhamad, dkk, Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Penelitian

Putusan Mahkamah Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013,

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FH UI 2014.

Marzuki, H.M. Laica, Mengenal karakteristik kasus-kasus perburuhan “, Varia Peradilan No. 133, IKAHI, Jakarta, Oktober 1996.

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019, Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali pada Putusan Perselisihan Hubungan Industrial.

Wijayanti, Asri, Analisis Yuridis tentang Kompetensi Absolut PHI, Artikel pada tanggal 22-Nov2008, 23:39:40 WIB, di Update pada LINK


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 117 times
PDF Download : 30 times

DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.174

Refbacks

  • There are currently no refbacks.