REKONSTRUKSI MEKANISME HUKUM KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

R Saija(1),


(1) ∗ Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
Corresponding Author

Abstract


Mekanisme hukum kepailitan di Indonesia masih lemah, dan tidak memberikan keadilan bagi para kreditor yang merasa selalu dirugikan kepentingannya. Banyak terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang berbelit-belit. Kelemahan proses permohonan pailit yang merugikan kreditor membawa prosedur di Pengadilan Niaga menjadi tidak menentu yang seharusnya dilakukan perubahan. Maka dari itu diperlukan adanya rekonstruksi mekanisme hukum kepailitan di Indonesia untuk menggantikan mekanisme Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang seharusnya mengutamakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelum pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga bagi debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. Maka dari itu UU No. 37/2004 dirasa belum efektif dan kurang teruji untuk memperbaiki status para kreditor serta belum menerapkan asas asas-asas hukum kepailitan dalam proses kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Mekanisme Hukum Kepailitan, Keadilan Kreditor, PKPU.

 


References


Buku

Bilitea, Robertus, “Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga,” Jurnal

Hukum Bisnis, (Volume 18, Maret/April 2002): 18-22

Davide Jr., Hilario G,”Comments on the Paper of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief justice of the Court of Final Appeal of the Hongkong Special Administrative Region of the People ‘ S Republic of China”, makalah pada Conference of Chief Justices of Asia and Pacific, 18th Law Asia Conference, Seoul, 8 September 1999.

Gilpin, Robert, 2003, Global Political Economy, 2001, dikutip dari Nicholas A. Rahallus, “Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global?” Analisis CSIS No. 4

Hermayulis, 2002, “Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga,” Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

J. Satrio, 1996, Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1998, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Panggabean, H.P., “Sebanyak 500 Karyawan Dukung Prudential Ajukan Banding,” Republika

Online, Senin 24 April.

, “Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan

Niaga dan Putusan-putusannya, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No. 4, 2003

Simanjutak, Ricardo, “Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif

Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan),” Jurnal Hukum

Bisnis Volume 17 (Januari 2002): 11

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitian.

Sumber Lain

Tempo, Edisi 19-26 Januari 1999.

Lousiana Commercial Court (Orleans Parish), http://nutrias.org/~nopl/inv/commct.htm, diakses tanggal 13 Agustus 2015.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 706 times
PDF Download : 103 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.