TRANSPLANTASI COMMON LAW SYSTEM KE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

I Putu Rasmadi Arsha Putra(1),


(1) Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Udayana, Denpasar
Corresponding Author

Abstract


Mengambil sistem hukum yang berasal dari negara lain yang dikembangkan menjadi model hukum di negeri sendiri, bukanlah sesuatu yang baru bagi Negara Indonesia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh Asas konkordansi yang dianut sebagai politik hukum Indonesia pada masa Hindia Belanda dan terus dikembangkan pada masa kemerdekaan menjadikan sebuah contoh nyata, Transplantasi hukum terus berlangsung yang dimulai dari zaman pra Kolonial Belanda, hingga sekarang. Begitu juga mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diamanatkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada beberapa kota di Indonesia. Konon Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditransplantasi dari Common Law System dengan model The Small Claims Court (SCC) dan The Small Claims Tribunal (SCT). Small Claims Court (SCC) dan The Small Claims Tribunal (SCT) berhasil ditransplantasikan dalam hal substansinya tapi gagal dalam penerapannya karena terjadi benturan perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum yang lain. 


References


Ali, Ahmad, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Iblam, Jakarta.

B.N. Marbun, 2006, Kamus Hukum Indonesia”, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Budiyono, Tri, 2009, Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi

Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya

Media, Salatiga.

Ihromi, 1993, Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam Antropologi

Hukum, dalam Antropologi Hukum; Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta.

Kurniawan, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan

Putusan BPSK, UB Press, Malang.

Moore, Cristoper. W, 1996, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict”,

Edisi Kedua, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Nader, Laura dan Harry Todd dalam Ihromi, 1993, Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa

yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum; Sebuah Bunga

Rampai, Yayasan Obor, Jakarta.

Nasution, A.Z, 2004, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, CV. Mandar

Maju, Bandung.

Rohmad, Abu, 2008, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang.

Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta.

Syafa’at, Rachmad, 2006, Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya, Agritek YPN

Malang Kerjasama dengan SOFA Press, Malang.

Triwulan Tutik, Titik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Pertama, Prestasi Pustaka Publisher,

Jakarta.

Usman, Rachmadi 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Watson, Alan 2006, Legal Transplants and European Private Law, University of Belgrade

School of Law, Pravni Fakultet, Belgrade.

Watson, Alan, 1974, Legal Transplants an Approach to Comparative Law, Scottish Academic

Press, America.

Widjaya, Gunawan, 2008, Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang

Undang Pasar Modal Ed. 1. Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Witanto, D. Y, 2011, Hukum Acara Mediasi (dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan), Alfabeta, Bandung.

Sumber Lain

Arsha Putra, I Putu Rasmadi, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana dkk, Tuntutan Hak dalam

Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right) Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2,

No. 1, Januari – Juni 2016.

Atmasasmita, Romli, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah

disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli

Atmasasmita, Romli, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah

disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18

Juli 2003.

Mariam Budiardjo, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia.

Budiyono, Tri, Menggagas Sintesa Global-Lokal dalam Membangun Hukum Ekonomi, Jurnal

Ilmu Hukum, Edisi April-Oktober 2002.

Friedman, Lawrence M, American Law: as an Introduction”, Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 1

Tahun 2002.

Orucu, Esin, Critical Comparative Law: Considering Paradoxes for Legal System in Transition,

Vol. 4.1, June 2000, Netherlands Comparative Law Association.

Tilman Soares, Duarte Perbandingan Penerapan Hukum Nasional Timor Leste dengan Hukum

yang berlaku di Indonesia. Makalah seminar di fakultas

Undang-undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Perindustran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan terhadap

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 614 times
PDF Download : 119 times

DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.